“Hakikatnya Pilgubsu (Pemilu Gubsu dan Wagubsu – red) adalah pesta demokrasi yang seyogyanya merupakan wahana bagi kita untuk bergembira dan bersuka ria guna memilih pemimpin yang terbaik, bukan malah membuat kita berseberangan,” tegas Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
Berbicara saat berdialog dengan unsur tiga forum strategis di Gubernuran yang difasilitasi Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian hari ini, Gatot menggugah kesadaran semua pihak, agar Pilgubsu harus aman dan kondusif. Tiga komponen strategis yang berdialog masing-masing unsur pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumut.
Ketua ketiga forum yang berbicara bergantian yakni Ketua FKUB Maratua Simanjuntak, Ketua FKDM Nurdin Soelistyo dan Ketua FPK Bahri Damanik di hadapan para pengurus lainnya dan sejumlah tokoh diantaranya Afiffuddin Lubis, Yusuf Rizal, Zakaria Lafau, Nasrun Husin Lubis dan lainnya menyatakan sikap siap membantu kondusifitas Pilgubsu 2013.
Lebih lanjut Plt Gubsu mengakui peran ketiga forum yang merupakan tempat berhimpunnya tokoh etnis dan pemuka agama memliki pengaruh besar di masyarakat agar Pilgubsu aman dan damai. Untuk itu yang terlebih dahulu harus rukun dan objektif adalah para tokoh etnis dan pemuka agama guna memberi contoh tidak “terkotak-kotak” apalagi saling berseberangan, sehingga masyarakat bertindak sopan, santun dan bermartabat.
Gubsu memaparkan biaya Pilgubsu sangat besar yakni mencapai lebih Rp564 miliar belum termasuk biaya untuk penyampaian visi dan misi para calon dan pelantikan Gubsu dan Wagubsu terpilih di DPRD. Jika digunakan untuk infrastruktur, biaya ini bisa membangun jalan sekira 110 kilometer panjangnya. Oleh sebab itu sangat disayangkan kata Gubsu jika biaya yang besar itu malah membuat masyarakat “terkotak-kotak” apalagi saling berseberangan.
Untuk itu Gatot berharap para tokoh etnis dan pemuka agama memberikan pencerahan ini sehingga apa pun pilihan masyarakat, dapat saling menghargai dan saling menghormati. Plt Gubsu juga berulang mengingatkan semua pihak dan komponen strategis di Sumut harus terus komit menjadikan provinsi ini nyaman dan kondusif dilandasi kerukunan dan semangat kebangsaan.
Lebih lanjut Gatot mengemukakan beberapa indikasi yang menggejala secara nasional adalah disharmonisasi dan degradasi moralitas maupun nilai kebersamaan harus diantisipasi. “Disharmonisasi dan degradasi nilai kebersamaan antar etnis maupun umat beragama merupakan hal yang harus kita retas agar tidak menggejala di Sumut dengan memperkuat kerukunan dan harmonisasi,” ujarnya.
Untuk menjamin Sumut tetap kondusif dan nyaman serta semua kelompok etnis maupun umat beragama rukun, lanjutnya, komunikasi secara berkala antara pemimpin formal dan pemimpin non formal harus lebih diintensifkan. Gatot juga mengakui pemimpin formal tidak akan bisa kerja optimal dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tanpa didukung oleh pemimpin non formal.
“Peran pemimpin non formal sangat dominan termasuk dalam menaikkan kewibawaan pemerintah. Artinya pemimpin non formal memiliki tingkat kepercayaan tinggi bagi masyarakat untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun yang paling penting, lanjutnya, pemerintah bersama-sama dengan komponen non formal termasuk tiga forum strategis harus bergandengan tangan memastikan bahwa semua kelompok etnis dan umat beragama di Sumut hidup nyaman, tidak galau, enak dan rukun.
Ketua pimpinan forum merespon positif pemaparan Plt Gubsu seraya memberikan apresiasi yang intinya penegakan moralitas dan revitalisasi peran tokoh maupun pemimpin informal sangat diperlukan. (sumber)
Posting Komentar